Sejarah Pendidikan di Indonesia

Pendidikan di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang. Pendidikan itu memang terkait dengan berbagai faktor dari zamannya masing-masing, Pendidikan itu telah ada sejak zaman kuno/tradisional yang dimulai dengan zaman pengaruh agama Hindu dan Budha, zaman pengaruh Islam, zaman penjajahan, dan zaman merdeka (Pidarta, 2009.: 125).

Zaman Pengaruh Hindu dan Budha

Pengaruh pendidikan pada zaman Hinduisme and Budhisme datang ke Indonesia sekitar abad ke-5. Hinduisme dan Budhisme merupakan dua agama yang berbeda, namun di Indonesia keduanya memiliki kecenderungan sinkretisme, yaitu keyakinan mempersatukan figur Siva dengan Budha sebagai satu sumber Yang Maha Tinggi. Motto pada lambang Negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu yaitu Sang Maha Tunggal yaitu Tuhan , secara etimologis berasal dari keyakinan tersebut (Mudyahardjo, 2012: 215).

Pada zaman ini pendidikan memiliki tujuan yang sama yaitu pendidikan diarahkan dalam rangka penyebaran dan pembinaan kehidupan keberagamaan Hindu dan Budha (Mudyahardjo, 217), juga mencari petunjuk tentang apa yang diinginkan, baik buruknya, hingga pencapaiannya.

Zaman Pengaruh Islam (Tradisional)

Agama Islam mulai masuk ke Indonesia pada akhir abad ke-13 dan mencakup sebagian besar Nusantara pada abad ke-16. Perkembangan pendidikan agama Islam di Indonesia sejalan dengan perkembangan penyebaran Islam di Nusantara, baik sebagai agama maupun sebagai arus kebudayaan (Mudyahardjo.: 221). Pendidikan agama Islam pada zaman ini disebut Pendidikan Islam Tradisional. Tujuan dari pendidikan agama Islam adalah sama dengan tujuan hidup Islam, yaitu mengabdi sepenuhnya kepada Allah SWT sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad S.A.W. Untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. (Mudyahardjo.: 121-223) Pendidikan agama Islam Tradisional ini tidak diselenggarakan secara terpusat, namun banyak diupayakan secara perorangan melalui para ulamanya di suatu wilayah tertentu dan terkoordinasi oleh para wali di Jawa, terutama Wali Sanga.

Sejarah Pendidikan Indonesia Masa kolonial

Sejarah pendidikan yang akan diulas adalah sejak kekuasaan Belanda yang menggantikan Portugis di Indonesia. Brugmans menyatakan pendidikan ditentukan oleh pertimbangan ekonomi dan politik Belanda di Indonesia (Nasution, 1987:3). Pendidikan dibuat berjenjang, tidak berlaku untuk semua kalangan, dan berdasarkan tingkat kelas. Pendidikan lebih diutamakan untuk anak-anak Belanda, sedangkan untuk anak-anak Indonesia dibuat dengan kualitas yang lebih rendah. Pendidikan bagi pribumi berfungsi untuk menyediakan tenaga kerja murah yang sangat dibutuhkan oleh penguasa. Sarana pendidikan dibuat dengan biaya yang rendah dengan pertimbangan kas yang terus habis karena berbagai masalah peperangan.

Kesulitan keuangan dari Belanda akibat Perang Dipenogoro pada tahun 1825 sampai 1830 (Mestoko dkk,1985:11, Mubyarto,1987:26) serta perang Belanda dan Belgia (1830-1839) mengeluarkan biaya yang mahal dan menelan banyak korban. Belanda membuat siasat agar pengeluaran untuk peperangan dapat ditutupi dari negara jajahan. Kerja paksa dianggap cara yang paling ampuh untuk memperoleh keuntungan yang maksimal yang dikenal dengan cultuurstelsel atau tanam paksa (Nasution, 1987:11). Kerja paksa dapat dijalankan sebagai cara yang praktis untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Rakyat miskin selalu menjadi bagian yang dirugikan karena digunakan sebagai tenaga kerja murah. Rakyat miskin yang sebagian bekerja sebagai petani juga dimanfaatkan untuk menambah kas negara penguasa.

Untuk melancarkan misi pendidikan demi pemenuhan tenaga kerja murah, pemerintah mengusahakan agar bahasa Belanda bisa diujarkan oleh masyarakat untuk mempermudah komunikasi antara pribumi dan Belanda. Lalu, bahasa Belanda menjadi syarat Klein Ambtenaarsexamen atau ujian pegawai rendah pemerintah pada tahun 1864. (Nasution, 1987:7). Syarat tersebut harus dipenuhi para calon pegawai yang akan digaji murah. Pegawai sedapat mungkin dipilih dari anak-anak kaum ningrat yang telah mempunyai kekuasaan tradisional dan berpendidikan untuk menjamin keberhasilan perusahaan (Nasution, 1987:12). Jadi, anak dari kaum ningrat dianggap dapat membantu menjamin hasil tanam paksa lebih efektif, karena masyarakat biasa mengukuti perintah para ningrat. Suatu keadaan yang sangat ironis, kehidupan terdiri dari lapisan-lapisan sosial yaitu golongan yang dipertuan (orang Belanda) dan golongan pribumi sendiri terdapat golongan bangsawan dan orang kebanyakan.

Pemerintah Belanda lambat laun seolah-olah bertanggung jawab atas pendidikan anak Indonesia melalui politik etis. Politik etis dijalankan berdasarkan faktor ekonomi di dalam maupun di luar Indonesia, seperti kebangkitan Asia, timbulnya Jepang sebagai Negara modern yang mampu menaklukkan Rusia, dan perang dunia pertama (Nasution, 1987:17). Politik etis terutama sebagai alat perusahaan raksasa yang bermotif ekonomis agar upah kerja serendah mungkin untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Irigasi, transmigrasi, dan pendidikan yang dicanangkan sebagai kedok untuk siasat meraup keuntungan. Irigasi dibuat agar panen padi tidak terancam gagal dan memperoleh hasil yang lebih memuaskan. Transmigrasi berfungsi untuk penyebaran tenaga kerja, salah satunya untuk pekerja perkebunan. Politik etis menjadi program yang merugikan rakyat.

Pendidikan dasar berkembang sampai tahun 1930 dan terhambat karena krisis dunia, tidak terkecuali menerpa Hindia Belanda yang disebut mangalami malaise (Mestoko dkk, 1985 :123). Masa krisis ekonomi merintangi perkembangan lembaga pendidikan. Lalu, lembaga pendidikan dibuat dengan biaya yang lebih murah. Kebijakan yang dibuat termasuk penyediaan tenaga pengajar yang terdiri dari tenaga guru untuk sekolah dasar yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan guru (Mestoko, 1985:158), bahkan lulusan sekolah kelas dua dianggap layak menjadi guru. Masalah lain yang paling mendasar adalah penduduk sulit mendapatkan uang sehingga pendidikan bagi orang kurang mampu merupakan beban yang berat. Jadi, pendidikan semakin sulit dijangkau oleh orang kebanyakan. Pendidikan dibuat untuk alat penguasa, orang kebanyakan menjadi target yang empuk diberi pengetahuan untuk dijadikan tenaga kerja yang murah.

Pendidikan dibuat oleh Belanda memiliki ciri-ciri tertentu. Pertama, gradualisme yang luar biasa untuk penyediaan pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Belanda membiarkan penduduk Indonesia dalam keadaan yang hampir sama sewaktu mereka menginjakkan kaki, pendidikan tidak begitu diperhatikan. Kedua, dualisme diartikan berlaku dua sistem pemerintahan, pengadilan dari hukum tersendiri bagi golongan penduduk. Pendidikan dibuat terpisah, pendidikan anak Indonesia berada pada tingkat bawah. Ketiga, kontrol yang sangat kuat.

Pemerintah Belanda berada dibawah kontrol Gubernur Jenderal yang menjalankan pemerintahan atas nama raja Belanda. Pendidikan dikontrol secara sentral, guru dan orang tua tidak mempunyai pengeruh langsung politik pendidikan. Keempat, Pendidikan beguna untuk merekrut pegawai. Pendidikan bertujuan untuk mendidik anak-anak menjadi pegawai perkebunan sebagai tenaga kerja yang murah. Kelima, prinsip konkordasi yang menjaga agar sekolah di Hindia Belanda mempunyai kurikulum dan standar yang sama dengan sekolah di negeri Belanda, anak Indonesia tidak berhak sekolah di pendidikan Belanda. Keenam, tidak adanya organisasi yang sistematis. Pendidikan dengan ciri-cri tersebut diatas hanya merugikan anak-anak kurang mampu. Pemerintah Belanda lebih mementingkan keuntungan ekonomi daripada perkembangan pengetahuan anak-anak Indonesia.

Pemerintah Belanda juga membuat sekolah desa. Sekolah desa sebagai siasat untuk mengeluarkan biaya yang murah. Sekolah desa diciptakan pada tahun 1907. Tipe sekolah desa yang dianggap paling cocok oleh Gubernur Jendral Van Heutz sebagai sekolah murah dan tidak mengasingkan dari kehidupan agraris (Nasution, 1987:78). Kalau lembaga pendidikan disamakan dengan sekolah kelas dua, pemerintah takut penduduk tidak bekerja lagi di sawah. Penduduk diupayakan tetap menjadi tenaga kerja demi pengamankan hasil panen.

Sekolah desa dibuat dengan biaya serendah mungkin. Pesantren diubah menjadi madrasah yang memiliki kurikulum bersifat umum. Pesatren dibumbui dengan pengetahuan umum. Cara tersebut dianggap efektif, sehingga pemerintah tidak usah membangun sekolah dan mengeluarkan biaya (Nasution, 1987:80). Guru sekolah diambil dari lulusan sekolah kelas dua, dianggap sanggup menjadi guru sekolah desa. Guru yang lebih baik akan digaji lebih mahal dan tidak bersedia untuk mengajar di lingkungan desa.

Masa penjajahan Belanda berkaitan dengan pendidikan merupakan catatan sejarah yang kelam. Penjajah membuat pendidikan sebagai alat untuk meraup keuntungan melalui tenaga kerja murah. Sekolah juga dibuat dengan biaya yang murah, agar tidak membebani kas pemerintah. Politik etis menjadi tidak etis dalam pelaksanaannya, kepentingan biaya perang yang sangat mendesak dan berbagai masalah lain menjadi kenyataan yang tercatat dalam sejarah pendidikan masa Belanda.

Belanda digantikan oleh kekuasaan Jepang. Jepang membawa ide kebangkitan Asia yang tidak kalah liciknya dari Belanda. Pendidikan semakin menyedihkan dan dibuat untuk menyediakan tenaga cuma-cuma (romusha) dan kebutuhan prajurit demi kepentingan perang Jepang (Mestoko, 1985 dkk:138). Sistem penggolongan dihapuskan oleh Jepang. Rakyat menjadi alat kekuasaan Jepang untuk kepentingan perang. Pendidikan pada masa kekuasaan Jepang memiliki landasan idiil hakko Iciu yang mengajak bangsa Indonesia berkerjasama untuk mencapai kemakmuran bersama Asia raya. Pelajar harus mengikuti latihan fisik, latihan kemiliteran, dan indoktrinasi yang ketat.

Sejarah Belanda sampai Jepang dipahami sebagai alur penjelasan kalau pendidikan digunakan sebagai alat komoditas oleh penguasa. Pendidikan dibuat dan diajarkan untuk melatih orang-orang menjadi tenaga kerja yang murah. Runtutan penjajahan Belanda dan Jepang menjadikan pendidikan sebagai senjata ampuh untuk menempatkan penduduk sebagai pendukung biaya untuk perang melalui berbagai sumber pendapatan pihak penjajah. Pendidikan pula yang akan dikembangkan untuk membangun negara Indonesia setelah merdeka.

Setelah kemerdekaan, perubahan bersifat sangat mendasar yaitu menyangkut penyesuaian bidang pendidikan. Badan pekerja KNIP mengusulkan kepada kementrian pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan supaya cepat untuk menyediakan dan mengusahakan pembaharuan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan rencana pokok usaha pendidikan (Mestoko, 1985:145). Lalu, pemerintah mengadakan program pemberantasan buta huruf. Program buta huruf tidak mudah dilaksanakan dengan berbagai keterbatasan sumber daya, kendala gedung sekolah dan guru. Kementrian PP dan K juga mengadakan usaha menambah guru melalui kursus selama dua tahun. Kursus bahasa jawa, bahasa Inggris, ilmu bumi, dan ilmu pasti(Mestoko dkk, 1985:161). Program tersebut menunjukkan jumlah orang yang buta huruf seluruh Indonesia sekitar 32,21 juta (kurang lebih 40%), buta huruf pada tahun 1971. Buta huruf yang dimaksud adalah buta huruf latin (Mestoko dkk, 1985:327). Jadi, kegiatan pemberantasan buta huruf di pedesaan yang diprogramkan oleh pemerintah untuk menanggulangi angka buta aksara di Indonesia dan buta pengetahuan dasar, tetapi pendidikan kurang lebih tidak berdampak pada rumah tangga kurang mampu.

Kemerdekaan Indonesia tidak membuat nasib orang tidak mampu terutama dari sektor pertanian menjadi lebih baik. Pemaksaan atau perintah halus gampang muncul kembali, contoh yang paling terkenal dengan akibat yang hampir serupa seperti cara-cara dan praktek pada jaman Jepang, bimas gotong royong yang diadakan pada tahun 1968-1969 disebut bimas gotong royong karena merupakan usaha gotong royong antara pemerintah dan swasta (asing dan nasional) untuk meyelenggarakan intensifikasi pertanian dengan menggunakan metode Bimas (Fakih, 2002:277, Mubyarto, 1987:37). Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi beras dalam waktu sesingkat mungkin dengan mengenalkan bibit padi unggul baru yaitu Peta Baru (PB) 5 dan PB 8.37. Pada jaman penjajahan Belanda juga pernah dilakukan cultuurstelsel, Jepang memaksakan penanaman bibit dari Taiwan. Jadi, rakyat dipaksakan mengikuti kemauan dari pihak penguasa. Cara tersebut kurang lebih sama dengan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai cara untuk menghasilkan panen yang lebih maksimal. Muller (1979:73) menyatakan berdasarkan penelitian yang dilakukan di Indonesia bahwa sebagaian besar masyarakat yang masih hidup dalam kemiskinan, paling-paling hanya bisa memenuhi kebutuhan hidup yang paling minim, dan hampir tidak bisa beradaptasi aktif sedangkan golongan atas hidup dalam kemewahan.

Pendidikan pada masa Belanda, Jepang dan setelah kemerdekaan sulit dicapai oleh orang-orang dari rumah tangga kurang mampu. Mereka diajarkan dan diberi pengetahuan untuk kepentingan pihak penguasa. Mereka dijadikan tenaga kerja yang diandalkan untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Setelah jaman kemerdekaan, rakyat dari rumah tangga kurang mampu terus menjadi sumber pemaksaan secara halus untuk pengembangan bibit padi unggul. Pendidikan sebagai alat penguasa untuk mengembangkan program yang dianggap dapat mendukung peningkatan pemasukan pemerintah.

Zaman Kolonial Jepang

Perjuangan bangsa Indonesia dalam masa penjajahan Kolonial Jepang tetap berlanjut sampai cita-cita untuk merdeka tercapai. Walaupun bangsa Jepang menguras habis-habisan kekayaan alam Indonesia, bangsa Indonesia tidak pantang menyerah dan terus mengobarkan semangat 45 di hati mereka. Meskipun demikian, ada beberapa segi positif dari penjajahan Jepang di Indonesia. Di bidang pendidikan, Jepang telah menghapus dualisme pendidikan dari penjajah Belanda dan menggantikannya dengan pendidikan yang sama bagi semua orang. Selain itu, pemakaian bahasa Indonesia secara luas diinstruksikan oleh Jepang untuk di pakai di lembaga-lembaga pendidikan, di kantor-kantor, dan dalam pergaulan sehari-hari. Hal ini mempermudah bangsa Indonesia untuk merealisasi Indonesia merdeka. Pada tanggal 17 Agustus 1945 cita-cita bangsa Indonesia menjadi kenyataan ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan kepada dunia (Mudyahardjo, 2012:266-272).

Dua Aliran Pokok Pendidikan di Indonesia

Setelah kita pelajari berbagai aliran pendidikan secara umum baik aliran klasik, aliran baru maupun aliram modern, yaitu merupakan pemikiran, pandangan, atau gagasan-gagasan tentang bagaimana seharusnya melakukan pendidikan yang terjadi sebelum abad -19 (aliran baru), mereaksi gagasan-gagasan abad 19 (aliran modern), perlu juga dipelajari beberapa aliran pendidikan yang terjadi di masa sendiri. Macam-macam aliran tersebut dapat diketahui dari pandangan-pandangan dan lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan oleh berbagai ahli pendidikan di Indonesia. Macam dan jenis lembaga pendidikan tersebut adanya ragam latar belakang dan kepentingan pendiriannya. Ada yang karena kepentingan ras dan suku seperti sekolah serikat Ambon, karena kepentingan memperjuangkan kaumsesamanya seperti sekolah Dewi Sartika dan sekolah Kartini, karena kepentingan persatuan seperti sekolah Budi Utomo karena kepentingan agama seperti sekolah-sekolah yang diadakan oleh lemabaga-lembaga pendidikan yang dibawah naungan organisasi kemasyrakatan dan keagamaan (NU, Muhammadyah, dsb) dan masih banyak lagi latar belakang dan kepentingannya sehingga bermunculan berbagai lembaga pendidikan di Indonesia. Walaupun demikian kesemuanya jenis lembaga yang bermunculan tersebut bermaksud ingin mewujudkan yang berciri khas atau sesuai dengan karakteristik sesuai dengan budaya bangsa Indonesia sendiri.

Dari berbagai aliran penddidikan di Indonesia ada dua aliran pokok yang perlu kita pelajari yaitu pendidikan Taman Siswa dan Pendidikan INS. Hal ini antara lain karena latar belakang dan kepentingan pendiriannya untuk semua bangsa secara umum tanpa melihat ras, suku, daerah, wilayah , keyakinan, dan keagamaan, atau golongan tertentu saja, sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Disamping itu waktu pendiriannya terutama karena mereaksi pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintak colonial Belanda yang sangat tidak menguntungkan kepentingan bangsa Indonesia , baik kesempatan yang diberikan, diskriminasi bangsa dan golongan, maupun kepentingan hasil pendidikan misalnya hanya untuk menyiapkan pegawai rendahan yang dibutuhkan oleh Belanda. Juga oleh karena gagasan atau pemikiran-pemikirannya dan realisasi pendidikannya telah diakui oleh tokoh-tokoh dari aliran pendidikan dunia

Riwayat Singkat Pendidikan Taman Siswa

Pendiri pendidikan Taman Siswa atau lebih dikenal dengan perguruan taman siswa ini adalah seorang bangsawan dari Yogyakarta bernama RM. Suwardi Suryaningrat. Dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889dari ayah bernama K.P.H. Suryaningrat .Setelah usia 39 tahun atau 40 tahun (tahun jawa), tepatnya pada tanggal 23 pebruari 1928 berganti nama menjadi Kihajar Dewantara. Pendidikan yang telah ditempuh dimulai dari Sekolah Dasar Belanda (Europesche Lagere School), kemudian melanjutkan pendidikan ke sekolah dokter di Stovia. Berhubung kekurangan biaya, sekolah ini ditinggalkan, kemudian bekerja dan memasuki dunia politik bersama sama lulusan Stovia yang lain seperti Dr.Cipto Mangun Kusuma dan Dr. Danurdirjo Setyabudi(Dr. Douwes Dekker).

Pejuangan Sebelum Mendirikan Taman Siswa

Sebelum memasuki lapangan pendidikan, bersama dengan dua teman lainnya Dr.Cipto Mangun Kusuma dan Dr. Danurdirjo Setyabudi, Kihajar Dewantara mendirikan organisasi politik yang bersifat revolusioner, sehingga terkenal dengan nama tiga serangkai pendiri Indische Partij (IP).

Dalam saat itu juga (1912) Kihajar Dewantara bersama dengan Dr. Cipto Mangunkusuma mendrikan Komite Bumiputera yang bertujuan memprotes adanya keharusan bagi rakyat Indonesia yang dijajah untuk merayakan kemerdekaan Nederland dari penindasan Napoleon yang dengan paksa mengumpulkan uang sampai kepelosok – pelosok.Dengan brosur pertama yang berjudul “Seandainya aku orang Belanda”dari karyanya sendiri yang secara singkat isinya tidak selayaknya bangsa Indonesia yang ditindas ikut merayakan kemerdekaan dari bangsa Belanda yang menindasnya.

Karena dianggap bahaya, Kihajar Dewantara diinternir ke Bangka, kemudian dieksternir ke negeri Belanda atas permintaannya sendiri.Pada massa ini dan ditempat inilah ia mendapatkan kesempatan untuk mempelajari masalah pendidikan dan pengajaran. Setelah 4 tahun, dengan tanpa diminta putusan eksternir itu dicabut sehingga ia dapat pulang kembali ke tanah airnya.

Sekembali ketanah airnya ia meneruskan perjuangan politiknya, dimulai lagi dari menulis di surat kabar yang berjudul “ Kembali ke Pertempuran” . ia menjadi sekretaris politik , dan menjadi redaktur tiga majalah dari partai politik (National Indesche Partij) tersebut yaitu De Beweging, Persatuan India , dan Penggugah. Dengan aktifnya kedunia politik hidupnya hanya untuk masuk dan keluar penjara. Karena semakin kejam Pemerintah Belanda terhadap rakyat Indonesia, lebih-lebih terhadap pergerakan rakyat Indonesia dan agar perjuangan untuk kepentingan bangsa lebih bermanfaat maka Kihajar Dewantara meninggalkan medan politik yang nampak, memasuki medan pendidikan dan pengajaran (1921) dimulai dari mengajar pada Sekolah Adhidarma kepunyaan kakaknya R.M Suryopranoto di Yogyakarta.

Perjuangan Setelah Mendirikan Taman Siswa

Setelah satu tahun mengajar di Adhidarma Kihajar Dewntara mendirikan sekolah yang sesuai dengan cita-citanya sendiri (3 Juli !922) dengan nama “Natinal Onderwisj Institut Taman Siswa ” yang kelak diubah menjadi Perguruan Kebangsaan Taman Siswa. Sekolah ini mula – mula hanya meliputi bagian Taman Anak dan Bagian Kursus Guru saja.

Perjuangannya mengalami banyak rintangan , tetapi semuanya dapat diatasi berkat keberanian dan keuletan dari sifat yang dimilikinya, yang dapat dilihat dari beberapa peristiwa berikut ini.

Dalam tahun 1924 ia dikenakan pajak rumah tangga, tetapi ia tidak suka membayarnya , karena keluarganya hanya menempati dua kamar yang dikelilingi kelas kelas di tengah perguruannya. Menurut taksirannya seharusnya tidak kena pajak, dan barang-barang milik perguruan juga seharusnya bebas dari pajak tersebut. Akhirnya barang-barang kepunyaan Taman Siswa dilelang di depan umum. Tetapi kemudian pajak itu dikembalikan setelah Kihajar Dewantara mengajukan protes. Dan atas kedermawanan pembeli, barang – barang milik Taman Siswa yang terlelang tersebut diserahkan kembali kepada Taman Siswa.

Rintangan berikutnya adanya ordonansi Sekolah partikelir yang dikeluarkan pada tanggal 17 September 1932, dimana isinya : Sekolah Partikelir harus minta izin dahulu; guru-guru sebelum memberi pelajaran harus memiliki izin mengjar ;dan isi pelajaran tidak boleh melanggar peraturan negeri dan harus sesuai dengan sekolah negeri.

Kihajar Dewantara menentangnya, karena ordonansi itu diangap melampaui batas. Segera ia mengirim kawat protes kepada Gubernur Jendral. Sikap tersebut mendapat sambutan dari partai-partai serta banyak harian dan diperjuangkan pula di Volkraad. Akhirnya ordonansi itu dibatalkan (1933).

Tipu muslihat lain dengan dikeluarkan “Larangan Mengajar”. Selama 2 tahun (1934-1936) Guru Taman Siswa yang terkena korban lebih dari 60 orang bahkan ada cabang Taman Siswa yang ditutup selama satu tahun.

Mulai bulan Februari taun1935 Taman siswa terkena lagi peraturan tentang tunjangan anak yang mulai tahun ini hanya diberikan kepada pegawai negeri yang anaknya bersekolah pada sekolah negeri,sekolah partikelir mendapatkan subsidi,sekolah-sekolah lain yang dapat hak memakai salah satu nama sekolah negeri, misalnya HIS, Voolks Schooldan sebagainya. Oleh perjuangan Kihajar Dewantara akhirnya mulai tahun 1938 tunjangan anak bagi semua pegawai sama tanpa melihat sekolah yang dimasuki.

Perjuangan lainnya adalah menentang Pajak Upah yang diberlakukan tahun 1935. Kihajar Dewantara menentangnya karena dalam Taman Siswa tidak ada majikan dan buruh ,tetapi atas dasar kekeluargaan. Tuntutannya berhasil tahun 1940 sehingga guru-guru Taman Siswa dibebaskan dari PajakUpah tersebut.

Pada jaman Jepang juga dikeluarkan peraturan tentang sekolah partikelir, yang diperbolehkan hanya sekolah kejuruan saja (kecuali sekolah guru), misalnya urusan rumah tangga, pertanian, perindustrian, dan lain-lainya. Karena itu Taman Dewasa diubah menjadi Taman Tani, Taman Madya dan Taman Guru dibubarkan. Pada tahun ini ia pindah ke Jakarta karena diangkat sebagai salah seorang pemimpin Putera (Pusat Tenaga Rakyat).

Pada zaman kemerdekaan ia pernah berturut – turut Mentri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan yang pertama, Anggota dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Anggota Parlemen, serta mendapat gelar Doktor Honoris Causa dalam Ilmu Kebudayaan dari Universitas Gajah Mada pada tanggal 19 Desember 1956. Dan pada tanggal 26 april 1959 Kihajar Dewantara meninggal dalam usia 70 tahun.

Sejarah Pendidikan Indonesia 1945 – 1965

Setelah Indonesia merdeka, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) mengusulkan pembaruan pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara, yang saat itu menjabat Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Indonesia, membentuk Panitia Penyelidik Pengajaran untuk menyediakan struktur, bahan pengajaran, dan rencana belajar di Indonesia. Kurikulum ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bernegara dan bermasyarakat, meningkatkan pendidikan jasmani, dan pendidikan watak. Dari upaya tersebut, disusunlah kurikulum SR 1947 yang terdiri dari 15 mata pelajaran.

Memasuki era demokrasi liberal pada 1950, pelaksanaan pendidikan Indonesia diatur dalam UU no. 4 Tahun 1950 dan diperbarui menjadi UU no. 12 tahun 1954. Pendidikan dan pengajaran bertujuan membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Seiring dengan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, Indonesia kembali menggunakan UUD 1945 sebagai dasar negara. Meskipun demikian, perubahan ini tidak banyak mengubah sistem pendidikan yang telah berlangsung di Indonesia.

Pada periode ini, pendidikan di Indonesia telah tersusun atas beberapa jenjang yang merupakan pengembangan dari jenjang yang terdapat pada jaman pendudukan Belanda. Jenjang pendidikan di Indonesia di zaman tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Taman Kanak-kanak (TK).

TK dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian A (anak 4 tahun) dan bagian B (anak 5 tahun). TK ditujukan untuk membantu perkembangan anak, serta interaksi anak dengan alam dan lingkungan masyarakat sekitar.

Sekolah Dasar (SD).

SD berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan dasar pengetahuan yang dibutuhkan untuk anak. SD memiliki peran penting sebagai dasar pembangunan kehidupan bangsa sehingga diharapkan menjadi lembaga pendidikan yang lengkap, fungsional, dan ilmiah.

Sekolah Menengah Pertama (SMP).

SMP merupakan lembaga pendidikan setelah SD dimana siswa diharapkan dapat memperdalam keilmuan dasar dan memanfaatkannya sebagai keterampilan untuk hidup. Setiap pelajar akan mengambil satu mata pelajaran keahlian spesifik yang sesuai dengan minat dan bakatnya.

Sekolah Menengah Atas (SMA).

SMA merupakan lembaga yang mengajarkan keahlian atau keterampilan spesifik. Oleh karena itu, SMA sering disebut juga sekolah kejuruan. Masa pendidikan berlangsung 4 tahun dimana lulusan SMA akan mendapat gelar sarjana muda.

Perguruan Tinggi.

Perguruan tinggi di Indonesia terdiri dari Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, dan Akademi. Universitas minimum terdiri dari 4 fakultas yang meliputi bidang keagamaan, ilmu budaya, ilmu sosial, ilmu eksakta, dan teknik. Institut bertujuan melaksanakan pendidikan dan melakukan penelitian. Sekolah tinggi difokuskan pada pendidikan untuk satu cabang ilmu pengetahuan. Sedangkan akademi menyediakan pendidikan untuk keahlian khusus.

Pendidikan Guru.

Pendidikan guru di Indonesia mengalami dinamika sepanjang periode ini. Awalnya, terdapat Pendidikan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) yang tergabung dalam Universitas FKIP (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan). Ketidakpuasan atas FKIP membuat departement PP & K mendirikan Institut Pendidikan Guru (IPK) yang menimbulkan konflik antar kedua belah pihak. Konflik ini ditengahi oleh Presiden melalui Kepres No. 3/1963 dimana FKIP dan IPG dilebur menjadi IKIP.

Pendidikan Indonesia Era 1965 – 1995

Memasuki tahun 1965, pendidikan di Indonesia memiliki misi untuk mengajarkan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Untuk melaksanakan misi tersebut, departemen pendidikan dan kebudayaan menyusun kurikulum yang mencakup prinsip dasar Pancasila.
Implementasi dari misi tersebut diawali dengan perubahan kurikulum di setiap jenjang pendidikan. Melalui kurikulum SD 1968, pendidikan dasar diharapkan dapat menyampaikan materi untuk mempertinggi mental budi pekerti, memperkuat keyakinan agama, serta mempertinggi kecerdasan dan keterampilan. Sementara itu, kurikulum SMP ditambah dengan pembentukan kelompok pembinaan jiwa pancasila, kelompok pembinaan pengetahuan dasar, dan kelompok pembinaan kecakapan khusus. Kurikulum SMA juga disempurnakan dengan tujuan membentuk manusia pancasila sejati, mempersiapkan untuk masuk ke perguruan tinggi, serta mengajarkan keahlian sesuai minat dan bakat.

Peningkatan pendapatan negara dari penjualan minyak membuat pemerintah mampu mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk kebutuhan pendidikan. Pemerintah kemudian mendirikan SD Inpres (Instruksi Presiden), merekrut lebih banyak guru, mencetak buku pelajaran, dan mendirikan pusat pelatihan keterampilan.

Pada tahun 1989, melalui UU No. 2/1989, jenjang pendidikan di Indonesia diperbarui menjadi tiga jenis yaitu:

Jenjang pendidikan dasar (SD dan SLTP).
Jenjang pendidikan menengah (SMU dan SMK).
Jenjang pendidikan tinggi.

Pendidikan Indonesia berkembang pesat pada periode ini. Pada 1973, jumlah angka buta huruf di golongan usia muda Indonesia mencapai hampir 20 persen. Pendirian SD Inpres, bersama dengan sekolah lainnya, membuat tingkat buta huruf di Indonesia menurun signifikan. Pemerintah terus berusaha agar pendidikan dapat menyebar dan dirasakan oleh hampir seluruh penduduk Indonesia.

H. Pendidikan Indonesia Era 1995 – 2005 Memasuki tahun 1995, pendidikan Indonesia menekankan pada pengembangan SDM yang mampu menjawab tantangan masa depan. Terdapat empat prioritas utama pelaksanaan pendidikan yaitu:

Penuntasan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun.
Peningkatan mutu semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan.
Menghubungkan kebutuhan antara pendidikan dan industri.
Peningkatan kemampuan penguasaan iptek.

Pemerintah juga berusaha meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan jumlah dan mutu pengajar, peningkatan mutu proses belajar mengajar, dan peningkatan kualitas lulusan. Pemerintah juga berusaha menciptakan sekolah unggul dan mengembangkan kurikulum yang menekankan perbaikan metode mengajar dan perbaikan guru.

Pada tahun 1998, suasana politik di Indonesia mengalami gejolak yang menyebabkan lahirnya era reformasi. Sistem pemerintahan berubah dari model sentralisasi menjadi desentralisasi. Penerapan otonomi daerah membuat penyelenggaraan pendidikan berubah menjadi otonomi pendidikan, terutama di jenjang pendidikan tinggi. Pada masa peralihan kekuasaan, pendidikan di Indonesia masih menerapkan kurikulum yang berlaku pada zaman orde baru. Kurikulum ini masih digunakan pada masa pemerintahan presiden Abdurrachman Wahid dengan beberapa perbaikan.

Sistem pendidikan di Indonesia mengalami perubahan pada masa kepresidenan Megawati melalui kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum ini berbasis pada 3 aspek utama yaitu aspek afektif, aspek kognitif, dan aspek psikomotorik. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memperbarui kurikulum tersebut menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang mencakup tujuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, serta silabus.

I. Sejarah Pendidikan Indonesia 2005 – Hingga Kini (2018)

Pemerintahan presiden SBY berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan di Indonesia. Upaya tersebut diawali penerbitan Instruksi Presiden No. 5 pada 09 Juni 2006 yang bertujuan mempercepat penyelesaian wajib belajar 9 tahun. Upaya ini membuat pemerintah melibatkan program pendidikan penyetaraan seperti paket A, B, dan C agar dapat mengadopsi kurikulum sesuai dengan standar yang berlaku.

Jenjang pendidikan di Indonesia secara umum tidak banyak berubah. Akan tetapi, terdapat lebih banyak lembaga penyedia pendidikan untuk setiap jenjang pendidikan dimana melibatkan partisipasi pendidikan non-formal. Struktur pendidikan di Indonesia secara umum dapat digambarkan sebagai berikut (data Kementerian Pendidikan tahun 2007).

Seiring dengan meningkatnya mutu dan partisipasi pendidikan dasar di Indonesia, dan berkembangnya minat terhadap pendidikan menengah, isu pendidikan di Indonesia kini beralih pada jenjang pendidikan tinggi. Pada tahun 2011, angka partisipasi kasar (GER) untuk pendidikan tinggi di Indonesia hanya mencapai 25 persen. Angka ini lebih rendah dibanding rata-rata global yang mencapai 31 persen dan kebanyakan negara anggota ASEAN. Meskipun demikian, angka ini sebenarnya meningkat signifikan dibanding sepuluh tahun yang lalu dimana angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di Indonesia hanya mencapai 12 persen.

Masuknya era pemerintahan presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menunjukkan indikasi munculnya upaya radikal dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Secara fundamental, kebijakan pendidikan masih sejalan namun dengan beberapa perbaikan dan penyesuaian. Perubahan banyak terjadi pada tataran teknis dan masyarakat masih menanti upaya pemerintah dalam mengatasi masalah dan kekurangan dalam sistem pendidikan di Indonesia.

Mengukur Kemajuan Pendidikan Indonesia

Pendidikan di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan jika dihitung berdasarkan angka partisipasi. Penggalakan wajib belajar 9 tahun mendorong angka partisipasi pendidikan dasar mencapai 118 persen (terdapat 18 persen pelajar di luar target usia pendidikan dasar). Angka partisipasi pendidikan menengah juga meningkat hingga mencapai 77 persen dimana sejumlah 51 persen berasal dari populasi berusia 15 – 18 tahun (26 persen berasal dari usia yang lebih muda atau lebih tua).

Meskipun angka partisipasi pendidikan meningkat signifikan, mutu pendidikan di Indonesia masih relatif tertinggal dari negara lainnya jika diukur dari kualitas pelajar. Sains dan matematika menjadi salah satu titik lemah pelajar Indonesia pada jenjang pendidikan dasar. Menurut studi Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) di 2011, Indonesia meraih skor 406 untuk sains dan 386 untuk matematika (rata-rata global untuk kedua bidang adalah 500). Skor ini jauh berada di bawah Malaysia dan Thailand, dan jauh di bawah Singapura yang menempati pada peringkat pertama untuk sains dan kedua untuk matematika. Studi ini diadakan untuk menguji kemampuan siswa kelas 8 dari 63 negara peserta.

Lemahnya kemampuan sains dan matematika juga terjadi pada jenjang pendidikan menengah atas. Pada studi dari Program for International Student Assessment (PISA) di tahun 2012 terhadap pelajar berusia 15 tahun dari 65 negara, Indonesia berada di peringkat 64 pada bidang sains dan matematika. Kabar gembiranya, pelajar Indonesia merupakan pelajar yang paling bahagia diikuti pelajar dari Albania, Peru, Thailand, dan Kolombia.

Seiring dengan tercapainya implementasi wajib belajar 9 tahun, pendidikan dasar di Indonesia mengalami kemajuan signifikan berdasarkan angka partisipasi. PR pemerintah berikutnya adalah memperbaiki mutu pendidikan dasar, serta meningkatkan partisipasi dan mutu jenjang pendidikan menengah. Meskipun demikian, pendidikan tinggi juga mesti berbenah untuk melahirkan lulusan yang berkualitas dan tenaga pemikir yang handal.

Perubahan Kurikulum di Indonesia

Indonesia sudah mengalami beberapa kali perubahan perubahan kurikulum Adapun Kurikulum yang pernah berlakudi Indonesia adalah:

Kurikulum 1947

Bentuknya memuat 2 hal pokok: a. daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, b. Garis-garis besar pengajaran.

Kurikulum 1952

Bentuknya memuat 5 hal pokok berikut: a. Pendidikan pikiran harus dikurangi, b. Isi pelajaran harus dihubungkan dengan kesenian, c. Pendidikan watak, d. Pendidikan jasmani, dan e. Kewarganegaraan Masyarakat.

Rencana Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1964

Bentuknya memuat 5 hal pokok berikut: a. Manusia Indonesia berjiwa Pancasila, b. ManPower, c. Kepribadian Kebudayaan Nasional yang luhur, d. Ilmu dan teknologi yang tinggi, dan e. Pergerakan rakyat dan revolusi.

Rencana Pendidikan 1964 melahirkan Kurikulum 1964 yang menitik beratkan pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral, yang kemudian dikenal dengan istilah Pancawardhana.

Kurikulum 1968

Dari segi tujuan pendidikan, Kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama.

Kurikulum 1975

Adapun ciri-ciri lebih lengkap kurikulum ini adalah sebagai berikut:

Berorientasi pada tujuan.

Menganut pendekatan integratif dalam arti bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif.

Menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu.

Menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan Prosedur

Pengembangan Sistem

Instruksional (PPSI). Sistem yang senantiasa mengarah kepada tercapainya tujuan yang spesifik, dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa. Dipengaruhi psikologi tingkah laku dengan menekankan kepada stimulus respon (rangsang-jawab) dan latihan (drill).

Kurikulum 1984

Adapun ciri umum kurikulum ini adalah sebagai berikut:

Berorientasi kepada tujuan instruksional.
Pendekatan pengajarannya berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif (CBSA).
Materi pelajaran dikemas dengan nenggunakan pendekatan spiral.
Menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan.
Menggunakan pendekatan keterampilan proses.
Kurikulum 1994

Adapun ciri umum dari kurikulum ini adalah sebagai berikut:

Sifat kurikulum objective based curriculum
Pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem caturwulan.
Pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat (berorientasi kepada materi pelajaran/isi).
Kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu yang memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia.
Dalam pelaksanaan kegiatan, guru menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial.

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004

Depdiknas mengemukakan karakteristik KBK ialah sebagai berikut.

Menekankan pada ketercapaian komoetensi siswa baik secara individual maupun klasikal
Berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman
Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatann dan metode bervariasi
Sumber belajar bukan hanya guru tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsure edukatif
Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya poenguasaan atau pencapaian suatu kompetensi.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006

Guru memiliki otoritas dalam mengembangkan kurikulum secara bebas dengan memperhatikan karakteristik siswa dan lingkungan di sekolahnya.

Kurikulum 2013

Ada empat aspek yang harus diberi perhatian khusus dalam rencana implementasi dan keterlaksanaan kurikulum 2013.[1]

Perubahan kurikulum ini harus diantisipasi dan dipahami oleh berbagai pihak, karena kurikulum sebagai rancangan pembelajaran memiliki kedudukan yang sangat strategi dalam keseluruhan kegiatan pembelajaran, yang akan menentukan proses dan hasil pendidikan. Sekolah sebagai pelaksana pendidikan, baik kepala sekolah, guru maupun peserta didik sangat berkepentingan dan akan terkena dampaknya secara langsung dari setiap perubahan kurikulum. Di samping itu, orang tua, para pemakai lulusan, dan para birokrat, baik di pusat maupun di daerah akan terkena dampak perubahan kurikulum tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.[2]

Setiap perubahan kurikulum pastilah menyisahkan banyak permasalahan, begitu juga dengan kurikulum 2013 para Guru di Provinsi Maluku Utara merasa binggung dengan kurikulum baru ini, sehingga proses belajar mengajar dikelas tidak berjalan normal.

Mengingat pentingnya pemahaman menyeluruh konsep dasar dan permasalahan khususnya kurikulum 2013 ini, maka penulis tergerak untuk menyusunnya menjadi sebuah makalah yang khusus mengungkap mengenai hal tersebut

DAFTAR PUSTAKA

Ekadjati, Edi S. 1995. Kebudayaan Sunda (Suatu Pendekatan Sejarah). Pustaka Jaya. Jakarta.

Munandar, Agus Aris. 1990. Kegiatan Keagamaan di Pawitra Gunung Suci di Jawa Timur Abad 14—15. Tesis Magister Humaniora. Fakultas Sastra Universitas Indonesia.

Mulyasa E. 2004 Kurikulum Berbasis Kompetensi (Konsep, Karakteristik, dan Implementasi). Bandung : Remaja Rosdakarya. h. 4

Mudyahardjo, Redja. 2008. Pengantar Pendidikan: Sebuah Studi Awal tentang Dasar-Dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di indonesia. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Pidarta, Made. 2007. Landasan Kependidikan : Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia.Jakarta: Rineka Cipta.

Suardi. 2012. Pengantar Pendidikan Teori dan Aplikasi. Jakarta Barat: PT INDEKS

Santiko, Hariani. 1986. “Mandala (Kedwaguruan) Pada Masyarakat Majapahit,” dalam Pertemuan Ilmiah Arkeologi IV, buku IIb Aspek Sosial Budaya, Cipanas, 3—9 Maret 1986. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, halaman 304—18.

Winarno, Agung. 2014. Pengantar Pendidikan. Malang: Universitas Negeri Malang.

http://tyarmahutasoitregb.blogspot.com/2012/11/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html. diakses pada 22 Mei 2018

https://ikadekartajaya.wordpress.com/2013/09/21/landasan-sejarah-pendidikan-di-indonesia/. diakses pada 22 Mei 2018

http://dyahrochmawati08.wordpress.com/2008/11/30/landasan-historis-pendidikan-di-indonesia/. diakses pada 22 Mei 2018

http://www.jhonilagunsiangblogspot.com.perubahan-kurikulum-di-indonesia.html. diakses pada 22 Mei 2018

[1] http://www.jhonilagunsiangblogspot.com.perubahan-kurikulum-di-indonesia.html. diakses pada 22 Mei 2018

[2] Mulyasa E. 2004 Kurikulum Berbasis Kompetensi (Konsep, Karakteristik, dan Implementasi). Bandung : Remaja Rosdakarya. H. 4